Tanggapan Kepala Dusun Perlis Terhadap Tudingan Penyalahgunaan BLT BBM

Edukasi, Pemerintahan565 Dilihat

LANGKAT,  Lidiknews com|Dikabarkan, masyarakat Desa Perlis di Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, dikejutkan dengan laporan dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran Bansos BLT BBM yang ditujukan kepada kelompok nelayan. (11/7/2024)

Laporan ini pertama kali diajukan oleh Ketua BPD berinisial MKS kepada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat. Laporan tersebut memicu guncangan di kalangan masyarakat desa serta pejabat terkait.

Menyikapi hal ini, Ahmad, Kepala Dusun VI, bersama dengan beberapa Kepala Dusun lain di Desa Perlis, mengambil langkah cepat untuk menjelaskan posisinya.

Ahmad dengan tegas menepis tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa penyaluran BLT BBM kepada nelayan telah terlaksana dengan akurat dan transparan. Menurutnya, seluruh proses telah didokumentasikan secara mendetail, termasuk foto penerima dan tanda tangan mereka sebagai bukti otentik penyaluran bantuan tersebut.

Keterangan dari Ahmad, Kepala Dusan VI, dilengkapi dengan bukti yang cukup kuat. Akan tetapi, beberapa penerima bantuan dilaporkan tidak mengakui telah menerima bantuan tersebut.

Situasi ini menambah kompleksitas masalah yang sedang dihadapi. Meskipun demikian, Kepala Desa Perlis, Junaidi, secara pribadi memastikan bahwa semua proses penyaluran bantuan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Junaidi, selaku Kepala Desita Perlis, menegaskan bahwa penyaluran dana bantuan telah dilakukan melalui Bank Sumut langsung ke rekening tiga kelompok nelayan.

Penyaluran uang kemudian dilanjutkan secara langsung kepada para nelayan oleh Kepala Dusun sesuai dengan prosedur operasional standar yang berlaku.

Ini menunjukkan tahapan dan alur yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku, menanggapi isu transparansi dan ketepatan sasaran.

Melalui penjelasan dan bukti yang telah disajikan oleh para pejabat Desa Perlis, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyaluran BLT BBM telah dilaksanakan dengan transparansi dan sesuai dengan regulasi.

Meskipun hadirnya tuduhan penyelewengan sempat menggoyahkan kepercayaan beberapa pihak, respons cepat dan terbuka oleh para pejabat desa semakin mengukuhkan komitmen terhadap pelaksanaan tindakan yang legal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, integritas dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan terpandang tetap terjaga.

Laporan Kaperwil Sumut|Kennedy Pransisko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *