Aliansi Mahasiswa Merdeka Sulawesi Tenggara (AMM Sultra), Mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Dinas BPBD Provinsi Sultra.

Kendari – Lidiknews.com|Aliansi Mahasiswa Merdeka ( AMM) Sultra,menyoroti Temuan Badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Sultra Soal terkait laporan pertanggung jawaban anggaran penggunaan APBD tahun 2023 .

Hal itu disampaikan oleh ketua Aliansi Mahasiswa Merdeka (AMM Sultra ) menjelaskan bahwa Badan pemeriksa keuangan (BPK) perwakilan Sultra telah menemukan beberapa dugaan kerugian negara ,salah satunya di BPBD Sultra,” Ungkap Uter di Media ini 10/7/2024.

Dia menegaskan bahwa dugaan kerugian negara Rp 3.000.000.000 ( Tiga Milyar ) berada di Dinas BPBD Sultra,diketahui bahwa DPRD Sultra telah membentuk Pansus terkait penggunaan APBD Sultra Anggaran tahun 2023,dan di temukan bahwa ada kerugian negara di Dinas BPBD Sultra.’ ucap Uter

Bahkan Ketua Aliansi Mahasiswa Merdeka Sultra menantang Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara untuk segera melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka terhadap kepala Badan Penanggulangan Bencana Sulawesi Tenggara/ PJ Walikota Kendari terkait dugaan korupsi di Dinas BPBD tersebut.

Berdasarkan Temuan LHP BPK RI dan Pansus DPRD Provinsi Sultra tersebut , dapat kami simpulkan bahwa Terdapat Dugaan Korupsi yang dilakukan Kepala BPBD Sultra sehingga mengakibatkan kerugian negara yang sangat fantastis nilainya.

Uter berharap Kejati Sultra di bawa komando Hendro Dewanto berkomitmen dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sultra .

,” Saya sangat berharap Kejati Sultra, benar benar bekerja dengan penuh profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku tanpa Tekanan dari pihak manapun juga,” harapnya

,”Lebih lanjut uter menegaskan, Aliansi Mahasiswa Merdeka Sultra, secara kelembagaan akan mengawal permasalahan ini. Sebagai komitmen untuk menegakkan Supremasi hukum di Bumi Anoa ini.

Kami secara kelembagaan akan tetap mengawal dugaan korupsi ini, untuk diproses sesuai prosedural hukum yang berlaku, walaupun kerugian negara tersebut telah di kembalikan, namun proses pidananya tetap berlanjut tidak ada kata berhenti,, agar penegakkan supermasi hukum di Sultra bisa berjalan dengan baik.” Tutup Uter

Laporan|Lias ( Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *